Lampung77.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menegaskan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tidak mencabut syarat rekomendasi teknis dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Sudin mengingatkan jika syarat tersebut dicabut, maka Kementan maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan kesulitan melakukan verifikasi pengajuan PSR.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa pengembalian syarat rekomendasi teknis dalam PSR tersebut bernilai vital.
“Saya bingung (kenapa) tidak perlu lagi rekomendasi teknis. Apakah di BPDPKS, ada jaringan sampai ke bawah? Punya hak yang sangat besar sekali untuk kepentingan petani sawit kok dilepaskan,” kata Sudin, saat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Kelapa Sawit dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Dirut BPDPKS di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari situs DPR RI, Selasa (12/4/2022).
“Kementan itu punya perpanjangan tangan ke level bawah sedangkan BPDPKS tidak. Maka gunakanlah perpanjangan Kementan ini untuk rakyat. Sehingga, mudah memberikan informasi seperti input data,” lanjut Sudin yang merupakan legislator asal daerah pemilihan Lampung 1 tersebut.
Baca Juga: Kembali Tanam Mangrove di Lampung, Sudin: Jangan Ada Lagi Penebangan Hutan Bakau!
Sebelumnya, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementan pada Senin (4/4/2022) lalu, Sudin telah meminta untuk mengembalikan syarat rekomendasi teknis dengan mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Akan tetapi, permintaan tersebut belum memperoleh tanggapan yang lugas. Oleh karena itu, Sudin mengingatkan agar Kementan segera menindaklanjutinya.
“Masukan ini penting. Maka gunakanlah perpanjangan Kementan ini untuk rakyat. Sehingga, mudah memberikan informasi seperti input data,” pungkas Sudin.
Baca Juga: Ketua Komisi IV DPR Sudin Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani-Penyuluh
(Yar/P1)
