LAMPUNG77.com – Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur sempat ricuh.
Video terkait insiden kericuhan itu sempat beredar di aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam video itu nampak puluhan warga saling dorong memaksa masuk ke ruang pleno. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (29/2/2024) di Kantor KPU Lampung Timur.
Terkait kejadian tersebut, Ketua KPU Lampung Timur Wasiat Jarwo Asmoro dan Ketua Bawaslu Lampung Timur Lailatul Khoiriyah pun buka suara.
Baca Juga: Ada Anggota KPPS Coblos Lebih dari Sekali, 1 TPS di Lampung Timur PSU Hari Ini
Wasiat Jarwo Asmoro mengungkapkan bahwa kejadian itu bermula pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukadana. Saat itu, terdapat persoalan terkait selisih hasil penghitungan suara.
“Ya, ada rekomendasi dari Panwascam perihal selisih hasil hitungan suara,” kata Wasiat Jarwo Asmoro, di Kantor KPU Lampung Timur seperti dikutip dari Lampung77.id –jaringan Lampung77.com, Jumat (1/3/2024).
Saat akan ditindaklanjuti, lanjut Jarwo, terjadi sedikit keributan dan perhitungan suara Kecamatan Sukadana pun sempat tertunda. Namun, saat itu juga keributan dapat dihentikan oleh para aparat yang berjaga.
Baca Juga: Real Count 79,42%, Ini 10 Caleg DPRD Lampung Peraih Suara Tertinggi di Dapil 8
Jarwo menjelaskan jika Panwascam memberi rekomendasi untuk menyesuaikan adanya ketidaksesuaian antara D dengan C Hasil. Saat itu, pihaknya akan melakukan rekapitulasi Kecamatan Sukadana setelah semua Kecamatan di Lampung Timur selesai.
“Kita tadi sudah umumkan, Kecamatan Sukadana akan dilaksanakan terakhir setelah semua kecamatan selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Timur Lailatul Khoiriyah menyampaikan bahwa rekapitulasi Kecamatan Sukadana ditunda hingga hari terakhir setelah semua kecamatan selesai.
Dia mengatakan mekanisme di Bawaslu dimulai dari jajaran untuk memastikan hasil yang sesuai.
“Kita mencocokkan rekap C Hasil. Sebelum ditetapkan dan ditandatangani, kita cek kembali apakah sesuai dengan rekap yang selama ini berjalan,” kata Lailatul.
Ia mengatakan rekap yang tidak sesuai itu berada di perhitungan DPRD tingkat provinsi. Namun, menurutnya KPU memiliki dasar dan memiliki Sirekap.
“Di Sirekap itu data yang di input PPK bisa membacanya, walaupun Bawaslu tidak menemukan adanya perselisihan, tapi KPU akan membacanya,” kata dia.
Baca Juga: Ratusan Surat Suara Sudah Tercoblos di TPS 19 Way Kandis, Bawaslu Rekomendasikan PSU
(And/P1)
