KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Lebaran 2022, dari Karangan Bunga hingga Logam Mulia
- account_circle Lampung77
- calendar_month Ming, 15 Mei 2022
- comment 0 komentar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Google Image via detikcom)
Lampung77.com – Hingga akhir pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Lebaran 2022 atau Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.
Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegehan, Ipi Maryati Kuding menyebutkan, laporan tersebut terdiri dari 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000. Kemudian, 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620.
“Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi,” kata Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022).
Ipi mengatakan saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.
“KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya dan akan kami update pada kesempatan berikutnya,” ujarnya.
“KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” lanjutnya.
Baca Juga: Rakor di Lampung, Ketua KPK: Pilkada Butuh Biaya Mahal, Sering Dibiayai Sponsor
Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
“KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi,” kata Ipi.
“Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima,” jelasnya.
Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.
Baca Juga: KPK Imbau Pegawai Pemerintah Tak Gunakan Fasilitas Dinas Buat Kepentingan Pribadi
(Rls/Yar/P1)
- Penulis: Lampung77
