LAMPUNG77.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Dalam kasus ini, Kejati juga telah menerima dana titipan sebesar Rp 100 miliar.
Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan mengatakan proses penyidikan perakra ini baru berjalan selama satu bulan lebih sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRIN-01/L8/Fd.2/01/2026 tanggal 5 Januari 2026.
“Dalam serangkaian tindakan penyidikan yang sudah berjalan tersebut, Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi. Diantaranya, saksi saksi dari PT I sebanyak 8 orang, PT P sebanyak 13 orang, Pemerintah Daerah dan Provinsi sebanyak 14 orang dan dari Kelompok Tani sebanyak 24 orang,” kata Ricky, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan Tim Penyidik Kejati Lampung juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebanyak 3 orang. Jumlah saksi dan ahli tersebut akan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembuktian perkara tersebut.
“Selanjutnya, mengenai jumlah kerugian keuangan negara sampai saat ini masih dalam proses perhitungan yang sedang dimintakan oleh tim penyidik kepada ahli terkait. Tim Penyidik juga telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, baik di wilayah Lampung maupun di luar Wilayah Lampung yaitu di Wilayah DKI Jakarta serta Jawa Barat,” ungkapnya.
Baca Juga:
Soal Aset Rp 38,5 Miliar Disita Kejati Lampung, Arinal Djunaidi: Aset Apa? Gak Ada!
Terima Uang Titipan Rp 100 Miliar
Ricky menuturkan bahwa PT. P telah mengirimkan surat kepada Kejati Lampung perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Hukum.
“Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2026, PT P telah menyetorkan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000.000 yang telah disetorkan melalui Rekening Pemerintah Lainnya atau (RPL) Kejaksaan Tinggi Lampung,” ujarnya.
“Penitipan uang tersebut dilakukan PT P sebagai bentuk itikad baik dalam pengembalian kerugian keuangan Negara. Dan terhadap uang titipan tersebut nantinya akan masuk ke kas Negara setelah perkara berjalan dan berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.
Ricky menegaskan, adanya penitipan uang tersebut tidak menghapuskan unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perkara tindak pidana korupsi ini secara objektif serta akan melakukan pembenahan tata kelola penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan bersama pihak-pihak terkait demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Lampung sebagai perwujudan dari sila Kelima Pancasila dan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3),” pungkasnya.
(Rls/Yar/P1)
