LAMPUNG77.COM – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan kritik terkait kebijakan pemerintah soal anggaran oprasional dalam menjaga hutan lindung serta peralatan minim di Taman Nasional.
Kritikan tersebut disampaikan Sudin saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aula Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, Rabu (12/7/2023).
“Dalam setiap laporan kerja saya katakan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan pemerintah kadang-kadang salah, kenapa? hutan lindung itu diserahkan untuk dijaga oleh provinsi, sementara provinsi tidak menganggarkan dana untuk menjaga hutan lindung,” kata Sudin, dalam keterangannya.
Baca Juga: Ketua Komisi IV DPR Sudin Soroti Masalah Sampah di Pantai Sukaraja Bandar Lampung
Sudin meminta kepada mitra kerjanya yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) apabila tanggung jawab menjaga hutan lindung diserahkan ke provinsi, maka seharusnya diberikan pula untuk anggaran operasionalnya.
“Saya bilang kalau kita balik, mau nggak kalau tempat yang bukan miliknya tapi disuruh jaga dan tidak dikasih uang, ya gak mau kan? Makanya saya bilang yang mitra kerja saya kalau Anda memerintahkan untuk menjaga hutan lindung, ya dikasih juga uang operasional untuk menjaganya, kalau enggak siapa yang mau,” ujar Sudin yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Sudin, Ketua Komisi IV DPR Asal Lampung
“Sementara Polhutnya sedikit, kemudian bajunya dekil karena enggak dikasih anggaran untuk ganti baju. Lalu, alat transportasinya sudah tua, ya perhatikan hal seperti itu. Saya ini paling bawel kalau masalah lingkungan,” lanjutnya.
Peralatan Minim Taman Nasional
Sudin juga menyinggung soal peralatan minim di Taman Nasional. Menurut Sudin, Indonesia bahkan dunia saat ini sudah modern, namun alat untuk memadamkan kebakaran di hutan khususnya hutan lindung masih menggunakan alat seadanya.
“Dunia ini sudah modern loh, masa ada kebakaran hutan masih pakai daun kelapa dan pisang untuk matiin apinya, ya minimal siapkan tangki dan alat semprotnya. Ini loh yang penting,” kata Sudin.
Sudin lalu membahas soal permasalahan di Taman Nasional Way Kambas. Salah satunya terkait kejadian Gajah masuk ke desa atau pemukiman penduduk.
“Kenapa saya ngotot minta dibelikan excavator di Taman Nasional Way Kambas, ya karena tadi itu, supaya gajahnya jangan mengganggu manusia,” ujar Sudin.
“Ini mohon maaf, kalau manusia yang meninggal mungkin hanya orang dekat dan lingkungan saja yang yang sedih, tapi kalau gajah mati bukan hanya Indonesia, bahkan sampai dunia pembahasannya, ini yang terjadi,” lanjut Sudin.
Baca Juga: Gajah Sumatera Jantan ‘Mambo’ Mati di Taman Nasional Way Kambas
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Sudin juga menyinggung tidak adanya Penegakkan Hukum (Gakkum) di Taman Nasional. Sudin mengatakan pihaknya akan mengusulkan dalam rapat kerja agar diterapkan Gakkum untuk memberantas oknum-oknum yang melakukan kejahatan di Taman Nasional.
“Bagaimana mau terjadi penguatan penegakan hukum apabila petugas penegakan hukumnya minim sekali ya. Seperti di Kepulauan Riau, Batam, itu yang menjaga Pulau Batam cuma ada pos kecil dan petugasnya cuma ada tiga orang,” ungkap Sudin.
“Saya minta ditambah, termasuk juga tadi saya konsultasi sama Kepala Balai Besar untuk penegakan hukum di Sumatera, saya ingin paling tidak ada dua atau tiga Balai Penegakan Hukum di Sumatera,” pungkasnya.
(Rls/Yar/P1)
