LAMPUNG77.com – Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pengurus dan manajer cabang olahraga (cabor).
Rakor berlangsung di ruang rapat KONI Lampung, Jumat (14/6/2024). Rakor tersebut dipimpin Ketua Harian KONI Lampung Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi.
Dalam rakor itu, Amalsyah menyampaikan sejumlah informasi terkait pelaksanaan PON 2024. Menurutnya, pesta olahraga terakbar di Tanah Air tersebut sudah dipastikan akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-20 September 2024.
“Kita sudah mendengar kabar tentang keputusan rapat terbatas menteri terkait PON 2024 dan sudah dipastikan berlangsung di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Jadi kalau mendengar desas-desus terkait (PON) mau ditunda itu tidak benar. Makanya kita terus fokus untuk menuju ke PON XXI nanti,” kata Amalsyah.
Baca Juga: Bidik 10 Besar PON 2024, Ini Pesan Ketum KONI Lampung Arinal Djunaidi
Terkait anggaran, Amalsyah menegaskan bahwa untuk urusan keuangan dan pertanggung jawabannya, KONI Lampung tetap memegang teguh aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami tetap pada prosedur dan aturan yang berlaku dari pemerintah, terutama terkait soal keuangan dan pertanggung jawabannya. Ini soal aturan yang ada di KONI Lampung. Kami harus patuh, karena ini adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita semua dan harus dipertanggung jawabkan. Jadi mekanismenya jelas, ini bukan mempersulit,” ujar Amalsyah.
Amalsyah juga menekankan pentingnya komunikasi yang terjalin antara KONI Lampung dengan pengurus cabor dalam menghadapi pelaksanaan PON 2024.
“Dengan sering kita rakor ini kan agar terus terjalin informasi dengan perkembangan yang baru, agar tidak mampet informasi dan komunikasi. Jangan ada justifikasi kami mempersulit cabor terutama urusan bantuan peralatan dan lain-lain. Dengan sistem yang kami sampaikan ini, maka bentuk dari kemudahan dan agar semua berjalan lancar dan terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa semua proses nantinya bisa dikomunikasikan dengan petugas atau pejabat pembuat komitmen (PPK) agar tidak keliru dalam melaksanakan pengadaan peralatan cabor.
Sementara itu, PPK yang menangani beberapa urusan KONI Lampung, Zaldi, mempersilahkan pengurus cabor untuk melakukan komunikasi dengannya.
“Silahkan hubungi saya untuk proses yang kira-kira teman-teman pengurus cabor belum jelas,” kata Zaldi.
Menurutnya, pengadaan peralatan memang sangat penting dalam menunjang prestasi. Namun, ia mengingatkan sebagai konsekuensi dari pengeluaran anggaran, diperlukan proses administrasi yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.
“Kami siap berkonsultasi dengan seluruh pengurus cabor agar tertib administrasinya. Tentu semua diperlukan kerja sama satu sama lainnya. Beberapa persyaratan harus dipenuhi dengan skala prioritas yang bisa dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.
Baca Juga: Golf Lampung Ukir Sejarah Loloskan Pegolf Putri ke PON 2024
(Rls/P1)
