LAMPUNG77.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, bersama sejumlah delegasi DPR RI membahas isu perdagangan karbon (carbon trade) di Tokyo, Jepang.
Momen tersebut juga sekaligus mempromosikan Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, serta paradigma baru manajemen kehutanan Indonesia kepada Jepang bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Senin (1/8/2022).
Dalam paparannya, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan bahwa untuk mendorong perdagangan karbon, nilai jual karbon harus ditingkatkan.
“Saya mendukung (langkah) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tapi, kalau nilai jual sangat minim, orang akan berpikir lebih baik menebang pohon dari pada menjaga alam,” ujar Sudin, seperti dikutip dari situs resmi DPR, Rabu (3/8/2022).
Sudin menegaskan pihaknya telah melaksanakan focus group discussion (FGD) di DPR RI guna mencari tahu terkait persoalan perdagangan karbon.
“Kami mau tahu di dalamnya ada apa, kewajibannya apa, haknya apa, nilai berapa, ketentuan bagaimana, audit bagaimana. Karena selama ini masalah karbon kami tidak pernah diajak bicara,” ujar politisi PDI-Perjuangan asal Lampung tersebut.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Sudin, Ketua Komisi IV DPR Asal Lampung
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menjelaskan, masalah perdagangan karbon tidak hanya dibahas antara parlemen dengan KLHK.
“Untuk berbicara soal masalah carbon trade itu tidak hanya dibahas antara parlemen dengan Kementerian Kehutanan saja, ini tema besar,” kata Gobel.
Menurut Gobel, isu mengenai perdagangan karbon harus dibahas lintas kementerian maupun juga lintas komisi di parlemen. Sebab, menurut politisi Partai NasDem itu, berdasarkan masukan dari investor, selama ini penanganan masalah perdagangan karbon oleh Indonesia cenderung dilakukan kurang terkoordinasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian investasi.
Oleh karena itu, lanjut Gobel, pihaknya akan segera mendiskusikan persoalan perdagangan karbon dengan kementerian terkait guna mengatasi persoalan yang ada.
Perdagangan Bidang Kehutanan Indonesia-Jepang
Duta Besar RI untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi mengatakan kegiatan perdagangan dalam bidang kehutanan untuk Indonesia dan Jepang memang sangat meningkat, tidak hanya dari produk kayu, tapi juga investasi bidang kehutanan antara lain dalam pengelolaan hutan-hutan Indonesia.
“Apalagi, Jepang-Indonesia sudah sepakat bekerja sama dalam penurunan karbon dunia, sehingga diskusi kali ini untuk memperkenalkan FoLU Net Sink 2030 kepada komunitas Jepang,” kata Heri.
Heri menilai, sosialisasi FoLU Net Sink 2030 kepada komunitas Jepang penting, sebab persoalan karbon tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dalam negeri melainkan juga investasi luar negeri.
“Karena itu kami sepakat untuk mengadakan forum ini untuk memperkenalkan FoLU Net Sink 2030 dan akan dilanjutkan juga dengan kerangka kerja sama model dalam penanaman modal di dalam bidang kehutanan,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto mengatakan dalam waktu dekat akan segera dibuat Peraturan Menteri LHK sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, aturan terkait pungutan atas karbon juga akan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan yang akan segera keluar.
Hadir dalam kunjungan Delegasi DPR RI ke Tokyo, Jepang, tersebut di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (Fraksi PDI-Perjuangan), Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus (F-Golkar), Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih (F-PAN), Anggota Komisi VI DPR RI Subardi (F-NasDem), Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad (F-Gerindra), serta Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah (F-NasDem).
Baca Juga: Kembali Tanam Mangrove di Lampung, Sudin: Jangan Ada Lagi Penebangan Hutan Bakau
(Yar/P1)
