LAMPUNG77.com – Ketua Komisi IV DPR Sudin mengkritik keras kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Ia juga menilai kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam 4 tahun masa kerja masih menghadapi masalah klasik.
Setidaknya ada 3 poin kritik yang disampaikan Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (16/1/2023). Mulai dari program pertanian yang tidak berdampak signifikan, data stok pangan yang berbeda, hingga lemahnya koordinasi yang dilakukan pejabat Kementan.
“Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian Pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, Komisi IV menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik,” kata Sudin.
“Bahkan, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan impor beras,” lanjut Sudin.
Menurut Sudin, secara kasat mata menunjukkan bahwa produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga, terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk impor.
“Dikarenakan produksi yang disampaikan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan. Untuk itu, Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional,” ujar Legislator asal dapil Lampung 1 ini.
Baca Juga: 10 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak
Selain itu, Sudin menyebutkan Komisi IV melihat bahwa program Kementan belum berdampak signifikan terhadap pencapaian target nasional. Melainkan, hanya orientasi kepada penyerapan anggaran, bukan kepada pencapaian produksi nasional.
“Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh, makin lama makin turun. Jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan, di tahun lalu Indonesia malah terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional,” ujarnya.
Sudin juga mengungkapkan masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementan terkait program yang gagal atau tidak mencapai target.
“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masih adanya temuan BPK yang dapat diartikan masih adanya program yang bermasalah. Bahkan, ada yang gagal atau tidak mencapai target. Salah satunya Food Estate di beberapa tempat,” kata Sudin.
“Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Kenapa? karena disitu banyak data yang palsu,” lanjutnya.
“Saudara menteri, yang berkhianat terhadap anda, yang menusuk anda tidak mungkin orang dari jauh, itu orang dari dekat anda. Saya hanya mengingatkan saja berkali-kali saya sudah bicara. Kita pernah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat, bukan orang jauh,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Komisi IV DPR Sudin Minta Kementan Transparan Dalam Penanganan Soal Pangan
Sudin juga menyoroti lemahnya koordinasi yang dilakukan pejabat Kementan dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Pangan nasional, Perum Bulog, hingga Bappenas.
Selain itu, rendahnya komitmen yang tercermin dalam beberapa kesempatan dengan informasi yang disampaikan berubah-ubah, tidak konsisten, masih terjadi maladministrasi seperti pada proses pengisian jabatan struktural.
“Sangat tidak akurat, bahkan cenderung bersfiat manipulatif. Hal lainnya adalah banyak jabatan yang kosong. Dan dalam pengisian, saya tegaskan lagi dalam pengisian, tidak melihat latar belakang, apakah si A punya kemampuan. Salah satu contoh, si A kemampuannya tukang tipu, tapi malah diangkat,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sudin menilai diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja Kementan. Terutama, terkait dengan pembenahan program pembangunan pertanian, data produksi maupun stok pangan, hingga lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh pejabat Kementan.
“Saya bicara dengan data, bukan dengan tidak punya data,” pungkas Sudin.
Baca Juga: Polda Lampung Ungkap Penyelewengan 8,7 Ton Pupuk Subsidi, 2 Pelaku Ditangkap, Ini Modusnya
(Yar/P1)
